Akuntansi Pemerintah / Sektor Publik

Materi Akuntansi Pemerintah / Sektor Publik

(Tulisan ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintah / Sektor Publik)

Nama               : Istifah Rianar

NPM               : 113080105

Kelas               : 3. D (Semester 6)

Mata Kuliah     : Akuntansi Pemerintah / Sektor Publik

Prodi               : Pendidikan Ekonomi

Dosen              : M. Joharudin, M.Pd.

Materi Pertama (16 Februari 2016)

SAP

1.      Karakteristik dan lingkungan sektor publik

2.      Akuntansi manajemen sektor publik

3.      Sistem pengendalian manajemen sektor publik

4.      Penganggaran sektor publik

5.      Teknik akuntansi keuangan

6.      Laporan keuangan sektor publik

7.      Sistem Akuntansi Pemerintah pusat

8.      Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah

9.      Akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah

10.  Akuntansi keuangan daerah

11.  Akuntansi dalam rekening-rekening APBD dan laporan keungan 2

Pembahasan Materi:

§    Karakteristik dan lingkungan sektor publik

Merupakan suatu entisitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha yang berkaitan dengan sektor umum. Didalam sektor publik sendiri terdiri dari badan legislatif, eksekutif, yudikatif sebagai berikut :

1.    Legislatif (terdiri dari DPR, DPRDP, DPRD K/K)

Badan legislatif ini memiliki tugas untuk menampung anspirasi masyarakat (Reses), serta memiliki beberapa hak diantaranya:

-          Hak Legislasi

Dimana badan legislatif memiliki hak dalam pembuatan aturan ataupun produk hukum seperti UU APBN, Perda, APBD (P/K).

-          Hak budget

Yaitu hak dalam mengelola sumber dana dari negara, yang dapat dikelola oleh panitia anggaran.

-          Hak Kontrol

Yaitu hak dalam mengatur segala sistem yang berguna dalam menjalankan tugas sebagi badan legislatif.

2.    Eksekutif

Dimana dalam badan eksekutif memiliki team anggaran yang dikelola oleh SEKDA untuk mengelola keuangan yang memiliki keterkaitan dengan BAPEDA yang menyelenggarakan musrenbang ( musyawarah rencana pembangunan ) yang akan mengeluarkan RAPBD setelah di ACC Gubenur untuk mendapatkan PERDA.

3.    Yudikatif

Yang didalamnya terdapat beberapa pihak diantaranya MA, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, KPK, POLRI

·                Tugas pertama : Mencari APBD Kabupaten Cirebon ( Selesai )

Materi Kedua (23 Februari 2016 )

§    Akuntansi Sektor Publik

Merupakan mekanisme teknik dan analis akuntansi yang biasanya diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan di departemen dibawahnya, Seperti yang dilakukan pada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama baik dalam sektor publik maupun swasta, dimana adanya kebijakan pengelolaan dana dari pusat untuk dikelola dengan tujuan memajukan daerah yang menjadi objek pembangunan.

§    Tujuan dari Sektor Publik

1.      Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajamen.

2.      Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif dengan program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil oprasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini tidak bisa dilepaskan dengan akuntabilitas publik.

Dari kedua tujuan tersebut, jelas dapat disimpulkan bahwa sektor publik dalam menjalankan tugasnya bukan dengan tujuan mencari keuntungan, tetapi melainkan untuk melayani masyarakat.

§    Akuntabilitas Publik

Yaitu kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban menyajikan dan melaporkan data, didalam akuntabilitas terdapat 2 macam akuntabilitas publik diantaranya:

1.      Akuntabilitas Vertical

Yaitu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada pihak yang lebih tinggi atau dengan kata lain memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.

2.      Akuntabilitas Horizontal

Yaitu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada masyarakat umum dengan kata lain pertanggungjawaban tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik/ masyarakat umum.

§    Dimensi Akuntabilitas Publik

1.      Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas umum

2.      Akuntabilitas proses

3.      Akuntabilitas program

4.      Akuntabilitas kebijakan

§    Privatisasi

Yaitu aset pemerintah sebagian besar dipegang oleh pihak swasta.

Pertemuan ketiga (30 Februari 2016)

§    Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi

Yaitu sebagai cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, yang meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis dan melibatkan aspek profesional,dan aspek politik dimana perencanaan menjadi hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan, seperti yang dilakukan dalam perencanaan organisasi dengan membuat anggaran dalam setiap tanggungjawabnya di sektor publik sehingga dengan adanya perencanaan anggaran tersebut untuk menjalankan tugas disektor publik dapat berjalan sesuai dengan tujuan sektor publik yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat.

§    Akuntansi Sebagai Alat Pengendalian Organisasi

Adanya akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi ialah untuk menjamin bahwa staregi dapat mencapai tujuan organisasi yang dijalankan secara ekonomis, efesien dan efektif, karena itu perlu adanya pengendalian yang efektif dalam menjalankannya. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi.

Akuntansi publik dalam menetapkan tujuan harus sesuai dengan tujuan organisasinya secara transparan, serta dalam menjalankannya bisa sesuai dengan proporsinya, hal tersebut biasanya kita kenal dengan keputusan politik untuk menentukan alokasi anggaran secara tepat.

§    Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik

Dalam proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama agar dari kedua proses perencanaan dan pengendalian tersebut terdapat tindak lanjut (follow up), hal tersebut berguna untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai atau tidak sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pembanding antara target dan rencana.

§    5 Tahapan Perencanaan dan Pengendalian Pada Organisasi Sektor Publik

Jones dan pendlebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima yaitu :

1.      Perencanaan tujuan dan susunan dasar

2.      Perencanaan oprasional

3.      Penganggaran

4.      Pengendalian dan pengukuran

5.      Pelaporan analisis dan umpan balik

Dalam lima tahapan itu mengambarkan adanya anggaran pembangunan, yang selanjutnya dilakukannya revisi perencanaan operasional untuk melihat dan mengevaluasi tugas yang diberikan, yang akan melibatkan bebarapa pihak diantaranya inspektora yaitu lembaga persatuan internal, dan BPK yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan melalui laporan yang diserahkan pada BPK tersebut.

§    Peran Manajemen Sektor Publik

Peran manajemen sektor publik ialah untuk memberikan informasi yang relevan dan handal, kepada manajer untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi sebagai inti akuntansi pemerintah, peran tersebut diantaranya:

1.      Perencanaan strategik

2.      Pemberian informasi biaya

3.      Penganggaran

4.      Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan (changing for service)

5.      Penilaian kinerja

Pertemuan ke-empat (8 Februari 2016)

·                Tugas kedua :

1.      Tugas kelompok: membuat makalah dengan bahan makalah sebagai berikut:

1.      PP-71 Tahun 2010, sebagai acuan pembuatan makalah

2.      Materi makalah yang dibahas:

-          PSAP 01 akrual 10102014

-          PSAP 02 akrual 10102014

-          PSAP 03 akrual 10102014

-          PSAP 04 akrual 10102014

-          PSAP 05 akrual 10102014

-          PSAP 06 akrual 10102014

-          PSAP 07 akrual 10102014

-          PSAP 08 akrual 10102014

-          PSAP 09 akrual 10102014

-          Simulasi contoh jurnal SAP akrual

3.      Kemudian makalah tersebut di posting ke blog oleh masing masing anggota kelompok.

2.      Tugas Individu

Membuat blog, dengan isi materi kuliah dengan menyertakan Unswagati Cirebon, dan mengirim alamat blog (link) ke e-mail mjoharudin@gmail.com, tugas di kirimkan dimulai minggu depan dan paling lambat Sebelum UAS.

Pembahasan Materi:

Ø   Komparasi atau Perbandingan Akuntansi Publik dengan Akuntansi Bisnis

1.      Perkembangan pemikiran akuntansi publik dengan akuntansi bisnis

Menjelaskan bahwa akuntansi bisnis lebih maju dibandingkan dengan akuntansi publik, baik dari konsep, strategi atau dari hal lainnya. Dari perkembangan akuntansi tersebut memiliki resiko masing-masing yang harus dihadapi seperti resiko anggaran yang dilakukan sektor publik maupun dari sektor bisnis.

Perubahan ekonomi saat ini yang telah menghadapi MEA, telah membuktikan fakta bahwa perkembangan akuntansi di negara Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya.

Didalam perbandingan akuntansi publik dengan akuntansi bisnis seperti adanya acrual bisnis yang dijadikan acuan dalam mengetahui asset yang dimiliki sebagi perkembangan metode akuntansi bisnis, dan perkembangan akuntansi sektor publik yang telah dipelajari secara terpisah. Pada intinya kedua perbandingan tesebut memiliki tujuan agar memiliki Gord & right goverments atau tata pemerintahan yang baik.

2.      Tujuan Akuntansi Sektor Publik VS Bisnis

-       Sektor publlik

Memiliki inti masalah untuk mengetahui bagaimana cara memaksimalisasi pelayanan sektor publik dan memaksimalisasi organisasi.

-       Sektor bisnis

Memiliki inti masalah dalam hal bagaimana cara memaksimalisasi keuntungan yang didapatkan bagi sektor bisnis, dan memaksimalisasi organisasinya.

Dari tujuan diatas dapat disimpulkan perbedaan orientasi pemerintah dengan bisnis, dimana sektor publik diharapkan lebih detail, efektif dan efesien dalam mengalokasikan anggarannya, sehingga dalam tolak ukur kesuksesan sektor publik dilihat dari besaran anggaran dan penyerapan anggaran.

3.      Asumsi-Asumsi Sektor Publik dan Akuntansi Bisnis

1.      Keuntungan atau manfaat

-       Sektor publik, memiliki manfaat dalam memenuhi pelayanan publik.

-       Sektor bisnis, memiliki manfaat dengan berfokus pada laba dari bisnis yang dijalankan.

2.      Dampak perkembangan akuntansi

3.      Organisasi mengelola anggaran dalam lingkup besar (Dinas pendidikan, rumah sakit milik pemerinta) dan kecil

4.      Perbedaan sektor publik dan Bisnis(swasta)

1.      Tujuan antara sektor publik dan bisnis(swasta) yang berbeda

2.      Pelaporan pada sektor publik digunakan untuk pemakai laporan dalam mengambil keputusan ekonomi atau akuntabilitas, sedangkan pelaporan sektor bisnis (swasta) menyediakan informasi untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah pihak.

3.      Dalam sektor publik lebih mengutamakan keandalan (realibility), sedangkan dalam sektor bisnis (swasta) memiliki karakteristik kualitatif informasi yang mempunyai nilai manfaat lebih mengutamakan relevansi.

4.      Pemakai utama laporan keuangan

1.      Sektor bisnis: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan.

2.      Sektor publik: masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan pengendalian/ pemeriksa, pihak yang berpesan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah.

3.      Pihak pengawas intern : BPK, inspektorat, Bawasda.

5.      Jenis laporan keuangan

1.      Sektor bisnis: Neraca, Laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal

2.      Sektor publik: realiasasi anggaran dll.

6.      Jenis akun neraca

1.      Sektor bisnis: aktiva, utang + modal

2.      Sektor publik: asset, kewajiban, ekuitas (EDL, EDI, EDC)

7.      Pengakuan

1.      Sektor bisnis: pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui bahwa manfaat ekonomi berkaitan dengan pos.

2.      Sektor publik: menggunakan beasis kas untuk pengakuan pendapatan dan realisasi anggaran

8.      Standar penyusunan laporan keungan

1.      Sektor bisnis: standar akuntansi keuangan

2.      Sektor publik: PP 24 Tahun 2006, dan standar akuntansi pemerintah peraturan perundang-undangan lain.

9.      Proses Penganggaran

1.      Sektor bisnis: proses dan format penyusunan anggaran merupakan proses internal manajemen perusahaan dan tidak diatur dalam standar akuntansi.

2.      Sektor publik: diatur oleh perundang-undangan,anggaran merupakan produk hukum.